JAKARTA (20/5) – Agita Nurfianti Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat, menyampaikan sejumlah masukan penting dalam Rapat Konsultasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Senin (19/5), di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat.
Dalam pernyataannya, Agita menegaskan kembali urgensi pencanangan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya menyeluruh dalam meningkatkan kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
“Program KB perlu terus digencarkan karena sangat terkait erat dengan kesehatan, pencegahan stunting, bahkan kualitas pendidikan. Sosialisasi dan pelaksanaan KB harus diperkuat agar keluarga memiliki kapasitas lebih baik dalam pemenuhan gizi dan pengasuhan anak,” ujar Agita. Lebih lanjut, ia menyoroti program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang selama ini telah berjalan, namun masih memiliki kelemahan dalam aspek keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya pemantauan lanjutan setelah pemberian PMT, agar hasilnya dapat berkelanjutan.
“Banyak anak yang kembali mengalami stunting setelah program PMT selesai, padahal sebelumnya sudah dinyatakan normal. Hal ini disebabkan oleh pola asuh yang tidak berkelanjutan dan kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil. Ini menunjukkan bahwa program KB yang belum optimal juga turut memengaruhi,” tambahnya.
Agita juga menyinggung Program Makan Bergizi (MBG) yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih luas dalam menurunkan angka stunting, terutama karena selain anak sekolah, program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga.
Di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, perhatian Agita tertuju pada ketimpangan dana operasional Posyandu. Ia menyampaikan, alokasi dana yang seragam bagi seluruh Posyandu kurang memperhatikan jumlah balita yang berbeda-beda di tiap wilayah.
“Dana yang dialokasikan sekitar 200.000 atau 250.000 rupiah per Posyandu, padahal jumlah balita bisa sangat berbeda, tentu kualitas gizi yang bisa diberikan juga tidak merata. Ini sangat dirasakan di berbagai daerah di Jawa Barat,” ujarnya.
Dalam aspek perlindungan sosial, Agita mengangkat persoalan akses terhadap layanan BPJS Kesehatan yang masih belum merata, khususnya untuk korban kekerasan. Ia meminta perhatian agar korban kekerasan fisik, termasuk perempuan dan anak, bisa mendapatkan jaminan pemulihan secara medis dan psikologis.
“Ada kasus di Jawa Barat, seorang ayah menyiram air keras kepada istri dan anak-anaknya. Proses pemulihan mereka tidak ditanggung oleh BPJS. Ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Tak hanya itu, Agita juga menyoroti kekerasan terhadap penyandang disabilitas yang masih terjadi di Jawa Barat dan belum mendapatkan perlindungan memadai.
Sebagai penutup, Agita mendorong revitalisasi perpustakaan agar bisa lebih menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui program-program inovatif berbasis digital.
“Revitalisasi perpustakaan perlu diarahkan pada pendekatan kreatif, seperti kompetisi menulis cerita pendek, novel, dan lainnya. Tujuannya agar perpustakaan lebih hidup dan berperan sebagai pusat literasi masyarakat,” tutupnya.
Dengan serangkaian masukan tersebut, Agita Nurfianti berharap Kemenko PMK dan kementerian/lembaga terkait dapat memberikan perhatian serius demi mewujudkan pembangunan manusia Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing.
Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Pratikno menyampaikan apresiasi atas kontribusi para anggota DPD RI dalam memberikan masukan yang substansial dan membangun. Ia menilai bahwa pertemuan ini bukan sekadar forum penyampaian masalah, tetapi juga ruang untuk merumuskan langkah-langkah strategis secara bersama-sama.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih, karena Bapak dan Ibu tidak hanya menyampaikan permasalahan, tetapi juga memberikan banyak masukan konstruktif. Saya sampai mencatat dalam satu buku penuh, langsung habis halamannya,” ujar Pratikno.
Kemenko PMK menegaskan bahwa berbagai isu yang disampaikan Agita Nurfianti telah dicatat dengan serius dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal lintas kementerian/lembaga. Kemenko PMK juga akan menggelar pertemuan khusus untuk membahas lebih rinci usulan yang masuk dan merancang skenario kebijakan yang dapat diterapkan.
“Beberapa isu yang fundamental tentu saja mencakup bidang pendidikan, kesehatan, serta persoalan struktural lainnya yang sangat penting. Kami akan menjalankan pertemuan khusus untuk membicarakan masukan dari Bapak Ibu, dan membuat skenario yang dapat dilakukan selanjutnya,” tambahnya.
